Menkeu Terbitkan Standar Biaya K/L TA 2013

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan standar biaya bagi Kementerian Lembaga (K/L) Tahun Anggaran (TA) 2013. Penetapan ini, dilakukan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L , Menteri Keuangan (Menkeu) Agus DW Martowardojo menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013.

“PMK yang dalam penyusunannya telah berkoordinasi dengan K/L tersebut terdiri dari tiga lampiran. Lampiran pertama dan kedua berisikan standar biaya masukan 2013 dan lampiran ketida berisikan petunjuk teknis penyusunan standar biaya keluaran 2013,” ungkap Kepala Humas Kemenkeu Yudi Pramadi dalam siaran persnya, Kamis (19/4/2012).

Menurut dia, dalam rangka perencanaan anggaran, standar biaya dapat berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RKA-KL 2013 baik untuk satuan biaya pada lampiran pertama maupun lampiran kedua, dan referensi penyusunan prakiraan maju bahan penghitungan pagu indikatif K/L pada 2014.

Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya pada lampiran pertama berfungsi sebagai acuan yang merupakan batasan tertinggi.

Sementara lampiran kedua, berfungsi sebagai estimasi yang berarti besaran tersebut dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Menyadari satuan biaya yang tercantum dalam PMK Standar Biaya masih sedikit, maka Menkeu dapat menyetujui standar biaya masukan lainnya berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh K/L, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu, dan daerah terpencil atau daerah perbatasan atau pulau terluar,” jelas dia.

Yudi menambahkan, dalam keputusan tersebut, juga mengatur standar biaya masukan lainnya termasuk satuan biaya untuk menambah penghasilan dan fasilitas pejabat negara, pegawai negeri maupun nonpegawai negeri.

Adapun beberapa perubahan pokok yang terdapat dalam PMK tersebut yakni perluasan cakupan standar biaya 2013, penegasan fungsi standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, penggunaan standar biaya masukan lainnya, pengaturan pedoman penyusunan standar biaya keluaran, pengaturan standar biaya per provinsi dan untuk daerah dengan tingkat kemahalan di atas normal, penyempurnaan penjelasan lampiran, dan penambahan item standar biaya masukan dan penyesuaian besaran.

Selain itu, Menkeu juga menetapkan perubahan atas PMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Hal ini tertuang dalarn PMK Nomor 36/PMK.02/2012.

Perubahan dimaksud dilakukan seiring hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak serta agar PMK dimaksud dapat lebih implementatif dilapangan, meliputi penambahan item, perbaikan nomenklatur/perluasan cakupan, perubahan satuan, serta
perubahan pengaturan dan perubahan besaran. “Kedua peraturan tersebut diatas mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 9 Maret 2012,” tukas dia. (mrt)

Sumber: OkeZone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *